Dalam kesempatan tersebut Kepala BAPETEN mengatakan, pembangunan PLTN seharusnya didirikan di Pulau Jawa, disebabkan 60-65% penduduk Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa. “Semakin padat penduduk mengakibatkan semakin banyak pemakaian energi yang dibutuhan,” kata Kepala BAPETEN.

Terkait dengan rencana pembangunan PLTN, Kepala BAPETEN berkomentar, menurut apa yang telah diamanatkan undang-undang, dijelaskan bahwa pembangunan PLTN yang sifatnya komersial tidak dibangun oleh pemerintah, tetapi dilakukan BUMN, swasta atau koperasi. “Namun PLTN tersebut nantinya harus dibangun di atas tanah dan memanfaatkan proven technology,” tegas Kepala BAPETEN.

Menjawab pertanyaan seputar keamanan pengoperasian PLTN, Kepala BAPETEN menegaskan kesiapannya dalam melakukan pengawasan apabila PLTN ada di tanah air. Kesiapan tersebut, tambahnya, tentunya didukung dengan pendidikan yang khusus dan sesuai dengan bidang pengawasannya nanti.

“Kolaborasi dengan negara lain juga terus digalang guna menambah pengetahuan tenaga pengawas BAPETEN, seperti melaksanakan on the job training ke beberapa negara yang telah memiliki PLTN,” ujar Kepala BAPETEN.

Menanggapi masih adanya resistensi sebagian masyarakat akan PLTN di tanah air, Kepala BAPETEN menilai, masih banyaknya persepsi akan nuklir di masyarakat yang kurang dapat dipahami dengan baik. Perlu diketahui bahwa segala bentuk pemanfaatan tenaga nuklir di dunia, hanya digunakan untuk tujuan damai dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.