Dengan begitu, semua elemen yang ada dituntut meningkatkan kemampuannya dalam hal penanganan bencana melalui peningkatan kinerja penataan ruang, kemampuan, kesiapan dan adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana, terutama instansi pemerintah terkait untuk melaksanakan kewajibannya dalam mewujudkan perlidungan, peningkatan fungsi kawasan lindung dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta peringatan dini.

Mengingat Indonesia yang acapkali terkena bencana alam, masalah penanggulangan dan penanganan bencana menjadi prioritas. Berangkat dari hal itu, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Sosialisasi Basis Data Rawan Bencana dan Resiko Bencana di Jabar Selatan, Selasa (15/12/09), di Bandung.

Selain mengundang sejumlah instansi terkait di Jawa Barat, acara tersebut juga dihadiri Kepala BAPETEN As Natio Lasman, dengan disertai Deputi Perijinan dan Inspeksi Martua Sinaga, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Heddy Krishyana dan Kabag Humas dan Protokol Aries Setyarto.

Berdasarkan data yang ada, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang rentan akan bencana alam. Bencana alam yang mungkin terjadi dapat berupa letusan gunung api, patahan-patahan yang dekat dengan pemukiman penduduk serta potensi tsunami.

Menurut Kepala BAPETEN, permasalahan kebencanaan yang banyak terjadi di tanah air, selain membutuhkan langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan, dukungan dan peran aktif semua kalangan juga sangat diperlukan. “Terlebih Jawa Barat merupakan daerah ring of fire, dimana sejarah akan kegempaannya cukup banyak terutama di sisi selatan,” ujar Kepala BAPETEN.

Lebih lanjut Kepala BAPETEN menegaskan, bencana yang sering terjadi di Indonesia, dapat dijadikan tantangan untuk kita bersama agar dapat berbuat lebih baik lagi. “Bagaimana kita dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dengan tugas dan tanggungjawab yang kita emban,” kata Kepala BAPETEN.

Terkait dengan pemanfaatan tenaga nuklir yang tersebar di seluruh Jawa Barat, Kepala BAPETEN mengatakan, pemahaman atas wilayah kita sendiri agar senantiasa mendapat perhatian dan pemahaman tentang nuklir harus lebih ditingkatkan, khususnya di bidang kesehatan dan industri. Apabila pemahaman nuklir dapat ditingkatkan, tambah Kepala BAPETEN, maka pengembangan iptek nuklir juga akan menjadi lebih baik lagi.

Hal senada juga disampaikan Deputi Perijinan dan Inspeksi dalam presentasinya. Beliau mengatakan, teknologi radiasi harus selalu menjadi perhatian agar pemanfaatannya tidak menyimpang. Selain itu, dirinya juga mengharapkan pihak terkait di Jawa Barat, selain memperhatikan kebencanaan dan kedaruratan nuklir, masalah keamanan sumber radioaktif juga harus diutamakan. Apabila tidak diprioritaskan, sambungnya, maka akan membawa dampak yang sangat luas tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bangsa dan negara.

Dirinya juga berharap agar masyarakat tidak lagi takut akan nuklir, karena seluruh pemanfaatan tenaga nuklir yang ada di Indonesia telah bersertifikasi. “Pembangunan reaktor penelitian yang terdapat di Bandung juga telah melalui proses perijinan yang luar biasa ketatnya,” imbuh Deputi PI.