Indonesia juga melihat bahwa kerjasama Iran-IAEA adalah kunci bagi penyelesaian yang bersifat jangka panjang dalam isu ini. Karena itu pula, Indonesia berpandangan bahwa langkah-langkah yang dapat merusak kerjasama tersebut harus dihindari. Hal tersebut disampaikan oleh dubes/ Wakil Tetap Indonesia di Wina, I Gusti Agung Wesaka Puja, dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Indonesia di dewan Gubernur IAEA, pada pembahasan terhadap rancangan resolusi baru Dewan Gubernur IAEA mengenai nuklir Iran, Jum”at 18 November 2011.

Dalam statemennya Indonesia juga menambahkan bahwa Indonesia lebih cenderung Dewan Gubernur IAEA mengambil langkah-langkah yang dapat disepakati secara konsensus oleh semua anggota Dewan Gubernur. Karena itu Indonesia sudah melakukan upaya mediasi untuk memfasilitasi konsensus tersebut. Karena konsensus gagal dicapai, akibat perbedaan yang sangat prinsipil diantara negara-negara, maka Dewan Gubernur telah melakukan pemungutan suara yang berakhir dengan disyahkannya resolusi tersebut dengan 32 suara mendukung, 2 negara menolak (Kuba dan Equador), dan 1 negara abstain (Indonesia).

Meskipun sejumlah negara anggota Gerakan Non-Blok lainnya, yang selama ini mengambil posisi abstain dalam resolusi mengenai Iran, kali ini mendukung resolusi tersebut, Indonesia tetap memilih abstain karena konsisten dengan prinsip-prinsip pandangan nasional Indonesia maupun prinsip pandangan Gerakan Non-Blok. Keteguhan sikap Indonesia tersebut mendapatkan apresiasi yang besar dari banyak negara Gerakan Non-Blok yang tidak duduk di Dewan Gubernur IAEA, dan dipandang oleh negara-negara tersebut sebagai penguatan kepemimpinan (leadership) Indonesia di Gerakan Non-Blok. Indonesia dipandang sebagai negara besar yang independen dan memegang teguh prinsip-prinsip pandangannya.

Ikut hadir sebagai Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut adalah Kepala BAPETEN, Dr. Ir. As Natio Lasman, serta Delegasi Indonesia dari unsur PTRI Jenewa dan PTRI New York.