Demikian yang disampaikan Kepala BAPETEN As Natio Lasman, saat memberikan penjelasan dihadapan seluruh peserta Seminar Nasional Teknologi Nuklir dengan tema “PLTN dan Aplikasi Teknologi Nuklir di Bidang Industri dalam Mendukung Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat,” Sabtu (31/03/12) pagi.

Selain Kepala BAPETEN, seminar ini juga menghadirkan Staf Ahli Bidang Energi dan Material Maju Kementerian Riset dan Teknologi Agus R. Hoetman, Kepala BATAN Hudi Hastowo, serta undangan yang banyak berasal dari kalangan akademisi.

Disamping itu, Kepala BAPETEN menekankan akan pentingnya sistem perizinan yang kedepannya akan terus ditingkatkan, sehingga semakin mudah diakses. Kepala BAPETEN juga menambahkan, inspeksi dilaksanakan untuk memastikan apakah Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) ataupun Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN), dimanfaatkan sesuai dengan perizinan yang telah diberikan.

“Kecenderungan pemanfaatan tenaga nuklir dalam lingkup FRZR, terutama dalam bidang kesehatan dan industri, dari waktu ke waktu terus mengalami kenaikan. Kondisi ini harus terus ditumbuhkembangkan disertai dengan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang memadai,” ujar Kepala BAPETEN.

Dalam seminar ini, BAPETEN juga turut berpartisipasi dengan menggelar pameran disekitar tempat seminar. Banyak hal yang kemudian ditanyakan para pengunjung, seperti aspek pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia dan rencana pembangunan PLTN di tanah air.

Seusai seminar, petang harinya Kepala BAPETEN menjadi narasumber dalam acara Dialog Interaktif Ranah Publik, di TVRI Yogyakarta. Kepala BAPETEN mengatakan, setelah mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ke-2 Keamanan Nuklir Dunia di Seoul, Korea Selatan, ada beberapa hal yang kemudian diprioritaskan menyangkut isu keamanan nuklir dunia saat ini. Pertama, material nuklir tidak boleh hilang apalagi sampai jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kedua, sistem keamanan fasilitas-fasilitas nuklir yang ada harus baik.

Dalam KTT ini, Indonesia menyampaikan beberapa pandangan dan inisiatif terhadap Keamanan Nuklir yang disampaikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia yang telah meratifikasi CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty) di awal tahun 2012, selanjutnya menjadi kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga cukup aktif dalam mengapresiasikan perlucutan senjata, mengingat Indonesia adalah negara yang merasakan menjadi korban dari aksi terorisme, sehingga pengetatan bahan nuklir menjadi sangat penting agar tidak jatuh ke tangan teroris.

Kemudian Indonesia berinisiatif untuk mengusulkan kerangka legislasi nasional di bidang keamanan nuklir. Dengan legislasi nasional ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi model bagi semua negara, yang selanjutnya menjadi kerangka legislasi yang terintegrasi oleh semua negara. Sehingga legislasi keamanan nuklir menjadi satu kesatuan utuh yang bersifat global. Usulan dan prakarsa ini memperoleh dukungan luas oleh banyak negara peserta. Sedikitnya 27 negara peserta telah menyampaikan dukungannya atas prakarsa Indonesia tersebut.

Pada akhir sesi, Kepala BAPETEN mengatakan, semua teknologi memang ada resikonya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana meng-explore manfaat sebesar-besarnya dan meminimalisir risiko sekecil-kecilnya. Untuk masalah nuklir, BAPETEN akan mengawasi setiap pemanfaatan tenaga nuklir di tanah air, agar manfaat yang ada benar-benar dapat dirasakan.