Dalam sambutannya, Meutia mengatakan seiring dengan meningkatnya penerapan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta meningkatnya jumlah pejabat fungsional auditor dan pengembangan struktur organisasi unit kerja inspektorat yang tersebar di seluruh lembaga Kementerian Negara atau Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka dibutuhkan pemahaman tentang ketentuan penetapan angka kredit auditor.

Terkait jabatan fungsional auditor, lanjutnya, kenaikan pangkat dan jabatannya mengacu pada keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan memperhatikan persyaratan umum dan angka kreditnya.

Penilaian angka kredit ini dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun, yaitu bulan Januari dan Juli, dilakukan oleh BPKP atau pejabat lain yang ditunjuk. Apabila auditornya belum memadai, dapat dibentuk tim sebagaimana hasil kesepakatan bersama.

Penandatangan Peraturan Bersama ini merupakan penandatanganan kedua, dimana penandatangan sebelumnya dilakukan oleh BKKBN dan Badan POM. “Kita patut bersyukur karena kita telah menunjukkan usaha meningkatkan peran auditor atau aparat pengawas internal termasuk menetapkan angka kreditnya,” tambahnya.