Lebih lanjut disampaikan pula bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya peraturan terbaru yang berkaitan dengan tarif PNBP, pengelolaan limbah radioaktif, dan penggunaan radiografi industri, maka dipandang perlu dilakukan sosialisasi terhadap semua pemangku kepentingan yang terkait. PP No.56 Tahun 2014 merupakan pengganti PP No.27 Tahun 2009 yang mengatur mengenai tarif PNBP di BAPETEN yang meliputi besaran pembiayaan untuk pengurusan izin, penerbitan keputusan tata usaha negara yang terkait, penyelenggaraan pelatihan petugas keamanan sumber radioaktif, ujian SIB, pelatihan penyegaran, juga penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki BAPETEN.

Adapun PP No.61 Tahun 2013 ditandatangai oleh Presiden pada 12 September 2013. Peraturan ini merupakan amandemen PP No.27 Tahun 2002 yang merupakan peraturan yang melandasi pelaksanaan pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana diamanatkan Undang-undang No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Setiap aktivitas manusia senantiasa menimbulkan residu atau limbah. Demikian halnya dengan pemanfaatan tenaga nuklir yang menghasilkan limbah radioaktif.

Limbah radioaktif harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup. Beberapa pembaharuan pengaturan untuk pengelolaan limbah radioaktif meliputi pengklasifikasian limbah radioaktif yang lebih operasional dengan penyesuaian tempat pembuangan akhir, pengaturan subyek hukum pengelola, pemberian pilihan reuse and recycle untuk limbah berupa zat radioaktif terbungkus setelah proses pengkajian keselamatan, kebijakan lintas batas pengangkutan limbah radioaktif, dan pembinaan teknis maupun edukatif oleh pengelola limbah radioaktif. Dengan pengaturan yang lebih komprehensif diharapkan pengelolaan limbah radioaktif dapat berjalan lebih baik, sehingga limbah tidak akan menjadi beban bagi generasi yang akan datang.

Berkaitan dengan kegiatan penggunaan radiasi untuk radiografi industri, telah dilakukan beberapa perubahan pengaturan dalam rangka mengakomodir berbagai masukan, termasuk dari para pengguna di lapangan. Diantara hal utama yang diatur kembali adalah kesempatan perangkapan Ahli Radiografi menjadi Petugas Proteksi Radiasi, pengaturan komposisi personil, legalisasi tenaga helper menjadi asisten radiografer, pengaturan ulang kawasan, serta kemudahan persetujuan pengiriman. Poin-poin tersebut menjadi muatan baru dalam Perka BAPETEN No.8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perka BAPETEN No.7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Radiografi Industri.

Rangkaian acara pembinaan tersusun atas sesi presentasi dan diskusi. Tiga materi presentasi menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, masing-masing Dra. Noviyanti Noor (Direktur P2FRZR) menyampaikan PP No.56 Tahun 2014 tentang PNBP BAPETEN, Ishak, M.Si. (Ka.Subdit PKIP) mempresentasikan PP No.61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif, dan Indra Gunawan, SH.MH. (Ka.Subdit P2RKL) memberikan materi Perka BAPETEN No.8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perka Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Radiografi Industri. Bertindak selaku moderator yang memandu acara Nanang Triagung Edi H, staf DP2FRZR.

Pada sesi diskusi, para peserta acara pembinaan nampak sangat antusias dan aktif menyampaikan pertanyaan maupun masukan. Beberapa pertanyaan yang mengemuka diantaranya mengenai mekanisme pengajuan in house training untuk pelatihan petugas keamanan sumber radioaktif, lembaga pelatihan terakreditasi atau ditunjuk, ketentuan tarif perubahan dan perpanjangan izin, batas waktu pengenaan tarif lama dan baru, kendala sistem pembayaran melalui BRI, jatuh tempo penagihan PNBP, pelimbahan limbah radioaktif berupa Cs-137, pengelolaan limbah I-131 yang digunakan di bidang medik, arahan penanganan tabung X-rayyang tidak akan digunakan lagi, pengaturan asisten radiografer, serta ketentuan sanksi adminitratif dan pidana.

Tidak terhenti hanya pada diskusi di dalam acara pembinaan, para nara sumber dan BAPETEN membuka pintu komunikasi yang seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk berdiskusi lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan ketenaganukliran melalui berbagai media, seperti email ataupun telepon. Dengan jalinan komunikasi yang baik antara BAPETEN dan para pemangku kepentingan diharapkan perkembangan penerapan peraturan di lapangan yang dinamis dapat diiringi pula dengan penyusunan maupun perubahan peraturan untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi.