Presiden RI menunjuk Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam proses pembahasan RUU Pengesahan ICSANT.

Rabu, 19 Februari 2013, Komisi I DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah, diwakili Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM Indonesia, didukung oleh Kepala BAPETEN Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., Densus AT/88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Sekretariat Negara.

Dalam pertemuan tersebut Kepala BAPETEN didampingi Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

Pemerintah RI menegaskan pentingnya pengesahan ICSANT, yang membuktikan komitmen Indonesia terhadap penanggulangan terorisme, sesuai pernyataan Presiden dalam acara Nuclear Security Summit (NSS) tahun 2012.

Ditegaskan pula perlunya peningkatan sistem keamanan nuklir secara nasional, terutama dengan data peningkatan izin penggunaan Zat Radioaktif di Indonesia. Sampai saat ini telah 91 negara menjadi pihak ICSANT dan 115 negara menjadi negara penandatangan, di antaranya Kamboja, Filipina dan Malaysia. Pemerintah RI melakukan pensyaratan (reservasi) terhadap Pasal 23 dan pernyataan (deklarasi) terhadap Pasal 4 ICSANT.

Fraksi-fraksi dalam Komisi I DPR dan Pemerintah kemudian melaksanakan pembahasan RUU dan penjelasannya serta menyampaikan persetujuannya. Selanjutnya, RUU akan diajukan untuk pengesahannya pada 25 Februari 2014.