Hadir dalam acara yang digagas oleh Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir ini, selain pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan staf senior dari P2STPIBN, DP2IBN, DIIBN, dan DKKN juga Pemohon Izin, yakni BATAN, yang diwakili oleh Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN), Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir (PTRKN), dan Kepala Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir (PRFN).

Acara dilanjutkan dengan presentasi dari BATAN yang diawali oleh Kepala PKSEN Yarianto tentang proyek manajemen RDNK. Dalam presentasinya Kepala PKSEN menyampaikan bahwa RDNK yang akan dibangun di Kawasan Puspitek Serpong adalah High Temperature Reactor (HTR) 10 MWth yang diharapkan beroperasi pada tahun 2019. Selanjutnya Kepala PTKRN Geni mempresentasikan tentang aspek teknis dan keselamatan desain RDNK yang akan dibangun. Kepala PTKRN menyampaikan bahwa BATAN memilih untuk membangun RDNK yang memiliki keselamatan melekat, oleh karena itu dipilih reaktor generasi ke-4 yaitu HTR. Opsi teknologi ini sudah melalui studi di BATAN sejak tahun 1993.

Direktur Pengaturan Instalasi dan Bahan Nuklir Dahlia C Sinaga dalam diskusi menyampaikan bahwa dalam rangka Persetujuan Desain, Pemohon Izin wajib mengacu pada PP No. 54 Tahun 2012, dengan menyampaikan dua persyaratan yaitu persyaratan desain umum dan desain khusus. Terkait dengan persyaratan desain khusus, pilihan sistem yang akan dibangun harus sudah disampaikan pada saat pengajuan Persetujuan Desain.

Dalam penutup, Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir Reno Alamsyah menyampaikan tentang Undang-undang No. 30 Tahun 2014 yang mempersyaratkan lembaga pemerintah untuk melaksanakan konsultasi pubik terkait terhadap kebijakan yang dibuat. Untuk itu, BAPETEN wajib menyelenggarakan konsultasi publik khusus pengawasan ketenaganukliran sebelum izin dikeluarkan. Selain itu, Direktur PIBN mengharapkan agar dalam penyusunan desain BATAN juga mengadopsi pembelajaran dari kejadian Fukushima Daichi.