Staf Ahli Menteri ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan tender itu strategi baru pemerintah setelah gagal melakukan pendekatan untuk memperoleh penerimaan publik terhadap PLTN, seperti di Muria. Sebab, kata Evita, masalah utama dari terus gagalnya implementasi rencana yang sudah ditetapkan sejak 1980-an itu adalah penerimaan publik.

"Banyak orang bilang perlu PLTN, tetapi mereka tidak mau PLTN itu ada di halamannya. Pemerintah capek, dan sudah terlalu banyak mengeluarkan uang, tetapi tidak ada hasil yang diperoleh dengan terus merayu-rayu masyarakat," jelasnya kemarin. Dengan perubahan strategi itu, katanya, diharapkan resistensi masyarakat tidak lagi terjadi.

"Pemda yang mau ditempati PLTN, akan diberi insentif seperti pembangunan pasar, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya." Namun, Evita mengatakan pemerintah belum secara resmi mengumumkan rencana itu dan hingga kini masih dalam tahap pematangan oleh tim kerja interdep.

Selain itu, pemerintah juga akan berkonsultasi dengan DPR untuk menetapkan metode yang dinilai berhasil di Jepang dan Korea Selatan itu. Menurut dia, penentuan jumlah lokasi itu berdasarkan perkiraan kebutuhan daya hingga 2026 dari PLTN. "Perkiraan saya, sampai dengan 2026 PLTN akan berkontribusi sekitar 2%, atau sekitar 10.000 MW. Mungkin dibutuhkan sekitar 10 reaktor dan kalau diasumsikan satu lokasi bisa hasilkan sekitar 3.000 MW sampai 4.000 MW, artinya hanya butuh tiga lokasi.

"Evita menargetkan pembangunan PLTN pertama akan tuntas 2015 hingga 2019 dengan perkiraan kapasitas 1.000 MW. Dirjen Migas Luluk Sumiarso mengatakan pada 2001 sebenarnya sudah diputuskan bahwa PLTN perdana harus sudah masuk sistem pada 2017. Pada saat itu, PLTN sudah cukup ekonomis dikembangkan dengan kapasitas 300 MW."Memang ada perdebatan sejak 1980, mana yang lebih efisien antara PLTU batu bara dan PLTN. Kesimpulan waktu itu, PLTN diundur, tetapi ada saatnya nanti Indonesia akan membutuhkan nuklir," jelasnya. (Rudi Ariffianto)