“BAPETEN telah bertekad bahwa seluruh pemanfaatan tenaga nuklir akan kita dorong in the right way,” tegas Kepala BAPETEN As Natio Lasman, saat membuka secara resmi Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi di Bidang Radiodiagnostik dan Intervensional serta Pembinaan Keselamatan Radiasi dalam Bidang Industri, Jumat (09/09/11), di Medan. Acara yang turut dihadiri Deputi Perizinan dan Inspeksi Martua Sinaga, dan anggota Komisi VII DPR RI M. Idris Luthfi ini, mengundang sejumlah pengguna bidang kesehatan dan industri.

Lebih lanjut Kepala BAPETEN mengatakan, dalam pemanfaatan tenaga nuklir baik di bidang kesehatan dan industri, tidak hanya sekedar aspek safety yang diutamakan tetapi juga security. Hal ini sangat penting agar sumber radioaktif atau bahan nuklir tidak disalahgunakan atau jatuh kepada pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Bahkan transfer pengetahuan untuk membuat sesuatu sangat dilarang, dan sumber radioaktif atau bahan nuklir tersebut tidak boleh hilang dan jika hilang merupakan tanggungjawab instansi yang bersangkutan. Karena saat ini masalah keamanan telah menjadi isu internasional,” ujar Kepala BAPETEN.

Disamping menyinggung masalah keamanan sumber radioaktif atau bahan nuklir, Kepala BAPETEN juga memfokuskan pada dual use yang digunakan oleh industri. Dual use merupakan barang atau material yang jika digunakan dapat berpotensi menjadi dua sisi yang berbeda, baik positif maupun negatif. “Kegiatan tersebut juga harus dilaporkan ke BAPETEN, karena ini merupakan tuntutan peraturan internasional,” katanya.

Sementara itu, Idris Luthfi dalam arahannya mengungkapkan, sikap Komisi VII DPR RI terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sangat jelas bahwa kita ingin memanfaatkan tenaga nuklir sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Maka dari itu Komisi VII telah meminta kepada BAPETEN agar melakukan inventarisasi peralatan, penyediaan fasilitas alat uji, serta ketersediaan SDM yang berkualifikasi,” ungkapnya.

Pada aspek legislasi, lanjut Idris, Undang-undang Ketenaganukliran yang ada di BAPETEN merupakan concern dari Komisi VII, agar tenaga nuklir saat ini dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Inilah yang kemudian menjadi titik temu antara legislatif dan eksekutif. Berangkat dari titik temu yang sama tersebut itulah maka Komisi VII hadir dalam acara ini.

“Komisi VII hanya mengawasi apakah undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan, dijalankan oleh pemerintah atau tidak. Jika telah dijalankan apakah terdapat kendala. Apabila ada kendala begaimana mencari solusinya. Dengan adanya seminar ini juga dapat mempengaruhi legislasi yang berikutnya apakah nantinya lebih ketat atau rinci,” papar Idris.

Dalam kesempatan ini, Idris juga berpesan kepada peserta seminar agar kritis dan proaktif terhadap acara semacam ini, supaya tujuan acara ini tercapai dan ada hasil yang di dapat untuk kemudian menjadi bahan laporan Komisi VII, dimana nantinya dapat saja mempengaruhi kebijakan dan legislasi selanjutnya.

Selain menghadiri seminar, Kepala BAPETEN juga bertemu dengan Plt. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di kediamannya. Pertemuan singkat tersebut antara lain membahas perizinan pemanfaatan tenaga nuklir yang nantinya akan diperketat dan terus dipantau, serta penempatan portal monitor di sejumlah pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia terkait dengan program keamanan nuklir dunia yang kini tengah menjadi isu internasional.

Seusai bertemu dengan Plt. Gubernur Sumut, petang harinya Kepala BAPETEN dan M. Idris Luthfi, melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik. Rombongan diterima langsung oleh Direktur RSUP HAM Azwan Hakmi Lubis, berikut jajarannya. Setelah melakukan pertemuan, Kepala BAPETEN meninjau peralatan-peralatan medis yang memanfaatkan iptek nuklir di lingkungan RSUP HAM.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang ketersediaan peralatan yang ada di RSUP HAM, Kepala BAPETEN menyatakan, jika ingin bersaing dengan negara-negara tetangga, tentunya harus ditingkatkan seperti ragam dan ruangannya. Dengan demikian tidak banyak devisa negara atau pasien yang pergi ke luar negeri, karena itu semua memerlukan sarana dan prasarana yang baik.

“Apabila pemprov Sumut akan menjadikan medical center di daerah ini, pasien kita mungkin tidak akan lari keluar negeri, bahkan pasien dari luar nantinya akan masuk ke dalam negeri untuk berobat,” imbuh Kepala BAPETEN. Jika nantinya ditemukan alat yang tidak layak digunakan namun masih beroperasi, Kepala BAPETEN menuturkan, tergantung kondisi yang ada, dapat ditunda, diteruskan atau dicabut sama sekali perizinannya.