Partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik dihadapkan pada dua hal yaitu masih diperlukan upaya keras untuk mempertahankan ruang-ruang partisipasi yang telah dijamin oleh regulasi dalam perumusan anggaran. Dan kedua, ketiadaan akses yang memadai terhadap informasi anggaran telah menyebabkan mereka yang terlibat dalam proses perumusan mengalami kesulitan dalam menghasilkan keputusan yang berkualitas. Untuk itu informasi publik dalam UU KIP yang dapat diakses telah pula dipertegas lingkupnya. Jika terjadi pengecualian maka diterapkan asas pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas untuk mengurangi luasnya diskresi badan publik dalam menentukan kerahasiaan.

Hal tersebut menjadi bahan pembicaraan utama rombongan BAPETEN dalam kunjungan ke Komisi Informasi Pusat pada Jumat (11/2) ini. Rombongan BAPETEN yang dipimpin oleh Sekretaris Utama, Wawan Suwanda Djajasudarma dan didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Heddy Krishyana dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Aries Setyarto diterima langsung oleh Kepala Komisi Informasi Pusat, Ahmad Alamsyah Saragih bersama Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa, Ramly Amin, di Kantor KIP di Jalan Meruya Selatan Raya, Jakarta Barat.