Rancangan Undang-undang keamanan nuklir merupakan peraturan implementasi dari berbagai perjanjian maupun konvensi yang telah dirativikasi oleh BAPETEN. Untuk itu BAPETEN menyelenggarakan acara Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir yang terfokus pada Keamanan Nuklir di Medan pada Rabu (16/04). BAPETEN dalam menyelenggarakan acara ini bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU).

Acara dibuka secara resmi oleh Deputi Pengkajian dan Keselamatan Nuklir Dr. Khoirul Huda, M.Eng. dan dihadiri oleh perwakilan dari Pangdam Bukit Barisan Sumatera Utara, Lantamal, Polda, jajaran Pemprov Sumut, Imigrasi, akademisi, tokoh masyarakat, pengguna, jurnalis, dan LSM. Acara diawali dengan Sambutan Rektor USU yang dibacakan oleh Pembantu Rektor IV Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH,M.LI. dimana USU akan segera meresmikan Rumah Sakit Pendidikan terbesar yang membutuhkan kerja sama dengan BAPETEN dan lebih lanjut menyatakan harapannya agar para peserta konsultasi publik ini dapat memberikan masukan yang berguna yang secara artifisial tidak sekedar kejar tayang saat pergantian para anggota legislatif atau menghasilkan sesuatu yang foren (tidak lazim didengar) sehingga muncul yudicial review.

Dalam sambutan pembukaan acara, Deputi PKN menyatakan bahwa BAPETEN merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberikan wewenang dan tanggung jawab melalui tugas pengawasan untuk meminimalisasi resiko yang berkaitan dengan penggunaan tenaga nuklir di Indonesia. Undang-Undang Tenaga Nuklir tahun 1997 memberikan mandat pada BAPETEN untuk membuat peraturan, menerbitkan izin, melakukan inspeksi dan mengambil langkah penegakan peraturan untuk menjamin kepatuhan pengguna tenaga nuklir terhadap peraturan dan ketentuan keselamatan.

Kemudian Beliau menjelaskan bahwa keselamatan berkaitan dengan penjagaan terhadap kecelakaan, sedangkan keamanan terkait dengan diamankannya dari akses pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena nuklir mengandung resiko. Oleh karena itu keamanan nuklir perlu diatur. Pengaturan tersebut perlu melibatkan pihak-pihak yang bersentuhan dengan nuklir sehingga BAPETEN perlu melakukan konsultasi publik untuk mendapat masukan atas RUU Keamanan Nuklir.

Acara dilanjutkan dengan presentasi Kebijakan Pengawasan Ketenaganukliran oleh Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Dahlia Cakrawati Sinaga dan kemudian presentasi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Terorisme Nuklir (ICSANT) oleh Kepala Sub Direktorat Pengaturan Instalasi Nuklir Nonreaktor Yudi Pramono dan presentasi terakhir yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nuklir yang disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pengaturan Reaktor Daya Yanuar Wahyu Wibowo. Dalam kesempatan tersebut diangkat sebuah wacana terkait barang bukti yang berupa bahan radioaktif apakah perlu dibawa dalam persidangan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan penyidik dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.

Puncak acara Konsultasi Publik ini berupa diskusi yang memberikan banyak masukan positif terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut maupun tinjauan kepada Lembaga. Acara konsultasi publik ini kemudian ditutup secara resmi oleh Deputi PKN yang memberikan apresiasi yang baik terhadap para peserta dan penyelenggaraan acara oleh BAPETEN bersama USU.