Hal tersebut disampaikan Bupati Bangka Barat, Ustadz H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A saat memberikan sambutan pembukaan acara Konsultasi Publik dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Instalasi dan Bahan Nuklir yang diselenggarakan di Kantor Bupati Bangka Barat, Muntok, Provinsi Bangka Belitung pada Rabu (18/4) pagi. Sebelumnya, Deputi Pengkajian dan Keselamatan Nuklir BAPETEN Khoirul Huda menyampaikan bahwa acara yang diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN) dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ini merupakan tindak lanjut hasil penandatangan MoU tentang Pengawasan TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioaktive Material) antara Gubernur Bangka Belitung dengan Kepala BAPETEN yang baru lalu (12/4). Lebih lanjut Deputi PKN menyampaikan bahwa TENORM adalah zat radioaktif yang ada di alam yang karena teknologi atau kegiatan tertentu, konsentrasinya menjadi tinggi. Terkait dengan misi BAPETEN yang melindungi masyarakat, pekerja dan lingkungan melalui peraturan, perizinan dan inspeksi, maka kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi masukan masyarakat dalam kegiatan perumuskan peraturan dan menjadi bahan dalam mensosialisasikan peraturan tersebut ke masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi dari kerjasama antara Provinsi Babel dan BAPETEN tersebut adalah melakukan penguatan pemahaman publik terhadap pegawasan ketenaganukliran di Kabupaten Bangka Barat. Hal ini perlu dilakukan mengingat pesatnya kegiatan ekonomi yang berujung pada persoalan zat radioaktif bahan nuklir di beberapa wilayah di Kabupaten Bangka Barat sangat tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dan pengawasan terutama masalah yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi baik yang dilakukan oleh industri maupun aktifitas masyarakat. Pemahaman ini bertujuan memberikan pengetahuan yang mendalam tentang radioaktifitas alam dalam mempengaruhi lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Efek samping hasil produksi pertambangan berupa ikutan zat radioaktif yang naik kepermukaan. Sebagai contoh zat radioaktif tersebut terkandung dalam tin slug di pertambangan timah yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Disisi lain Bupati Bangka Barat menekankan bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dalam suasana yang kondusif antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan BAPETEN khususnya dalam pelaksanaan studi pemantauan rona awal radioaktivitas lingkungan calon tapak PLTN dan pengendalian  TENORM di Kabupaten Bangka Barat.

Setelah dibuka secara resmi oleh Bupati Bangka Barat, acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan berupa bingkisan peralatan sekolah yang diserahkan secara simbolis kepada 9 sekolah dasar diantaranya SDN 2 Muntok, SDN 4 Muntok, SDN 6 Muntok, SDN 12 Muntok, SDN 13 Muntok, SDN 18 Muntok, SDN 19 Muntok, SD Muhammadiyah, SD Tunas Harapan, dan SD MI Al Islah Muntok. Sosialisasi kemudian dipandu oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Barat, Chairul Amri Anri dimana materi sosialisasi disampaikan oleh Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir, Dahlia Sinaga serta dibantu oleh tim narasumber BAPETEN.