Mengomentari rencana pembangunan PLTN di Indonesia, Kepala BAPETEN mengatakan, BAPETEN hanya sebagai wasit. BAPETEN bertindak dalam hal pengawasannya saja, dan tidak melakukan promosi terhadap PLTN.

Meski demikian, publik tetap harus diberikan penjelasan terkait rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Dan, publik harus diberikan pemahaman, dimana hal tersebut merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Sehingga ketika nanti ada PLTN, keberadaannya dapat diterima oleh semua pihak.

Menyinggung studi yang telah dilakukan oleh BATAN di Bangka Belitung untuk lokasi pembangunan PLTN, dari hasil studi sudah mengarah di daerah tersebut namun ada juga di daerah lain. Kepala BAPETEN menilai, dari hasil studi tersebut, setidaknya ada dua kemungkinan layak atau tidak untuk dibangun PLTN di daerah yang dimaksud.

“Jika PLTN ada di Indonesia, BAPETEN akan mengawasi pengoperasiannya. Perizinan baru dapat diberikan apabila dua hal dapat terpenuhi yaitu kriteria administratif dan teknis,” ujar Kepala BAPETEN. Untuk kriteria administratif, nantinya yang memiliki PLTN bukan pemerintah melainkan BUMN, badan swasta atau koperasi. Sedangkan kriteria teknis, selama pembangunan PLTN, BAPETEN akan menginspeksi apakah yang dibangun sesuai dengan spesifikasinya atau tidak.

PLTN berbeda dengan pembangkit listrik yang lainnya. PLTN jika tidak beroperasi lagi harus dikembalikan seperti semula. “Jika ingin dijadikan museum sebagai pembelajaran bagi publik, tentunya harus diambil dulu bahan bakarnya sehingga tidak aktif lagi, dan di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama,” ungkap Kepala BAPETEN.

Untuk masalah keselamatan nuklir, Indonesia yang merupakan member state dari IAEA, ada konvensi menyangkut keselamatan nuklir tersebut. Dan, BAPETEN sebagai wakil dari Indonesia, harus memberikan laporan kondisi tiga tahun terakhir yang telah dikerjakan.

“Apabila ada kesulitan tentang keselamatan reaktor, maka komunitas internasional akan turut membantu begitu pun sebaliknya,” kata Kepala BAPETEN. Terkait kecelakaan PLTN di Fukushima, Jepang, BAPETEN juga berinisiatif untuk memberikan bantuan dengan menyiapkan tim tanggap darurat nuklir sejauh pemerintah Jepang menghendaki.