Tujuan dari pertemuan ini adalah penyampaian rencana IAEA terkait dengan Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) Mission yang telah berlangsung 23 – 26 November 2009 lalu, dimana IAEA memberikan masukannya dalam kesiapan infrastruktur perencanaan PLTN di Indonesia, termasuk infrastruktur pengawasan. Dalam hal ini, Tim INIR juga mengundang para pejabat BAPETEN, terkait dengan fungsi pengawasan PLTN.

Banyak hal yang kemudian dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya, Tim INIR berusaha mencari kendala yang dihadapi terkait masih adanya masalah penentuan tapak PLTN, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah sekaligus mengidentifikasi stakholder dan decision maker yang berhubungan langsung dengan strategi rencana pembangunan PLTN.

Kendati kondisi di tanah air yang kini sedang mangalami krisis energi, dilihat dari makin maraknya pemadaman bergilir yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia, Kepala BAPETEN mengatakan, jika melihat tidak kondusifnya realita di lapangan, rencana pembangunan PLTN di Indonesia akan mengalami kendala.

Salah satunya disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat yang kemudian berujung pada isu anti nuklir. “Sangat diperlukan sosialisasi lebih baik lagi, terutama bagaimana memberikan pengetahuan kepada masyarakat menyangkut PLTN yang aman dan selamat,” ujar Kepala BAPETEN.

Menanggapi hal tersebut, Tim INIR sangat memahami masalah yang kini sedang dihadapi Indonesia akibat masih maraknya resistensi terhadap nuklir. Tidak hanya di Indonesia, beragam penolakan terhadap nuklir pun juga banyak dijumpai dan banyak terjadi di berbagai negara di dunia.

Maka dari itu, Tim INIR menawarkan tahapan program selanjutnya dalam kajian infrastruktur PLTN, yaitu Integrated Regulatory Review Service (IRRS) yang lebih memfokuskan pada kesiapan infrastruktur pengawasan PLTN.

Pada pertemuan tersebut, Kepala BAPETEN menyampaikan apresiasinya terhadap IAEA yang sudah mendukung program PLTN yang aman dan selamat di Indonesia dan berharap agar misi Tim INIR sepenuhnya dapat berjalan dengan baik.