Banner BAPETEN
Executive Workshop on Regulatory Framework and Regulatory Approaches
Kembali 21 April 2014 | Berita BAPETEN
bdi_220414092148.jpg

(Bali,BAPETEN) 

bdi_210414035356.jpgDeskripsi tentang pertimbangan utama, aspek, isu-isu dan subyektifitas pengembangan kerangka kerja peraturan nasional yang efektif dan memadai dalam kebijakan Indonesia, merupakan isu utama yang dibahas pada Executive Workshop on Regulatory Framework and Regulatory Approaches yang mulai digelar di Bali, Senin (21/04/14) pagi.

imgkontenimgkonten
Workshop yang diselenggarakan pada 21 - 25 April 2014 di Bali ini, merupakan bentuk kerjasama antara IAEA dan BAPETEN. Hadir dalam kesempatan ini Kepala Biro Perencanaan Yusri Heni Nurwidi Astuti, Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir Reno Alamsyah , Dr. As Natio Lasman, sejumlah delegasi IAEA diantaranya Ugur Bezdeguemeli, Geoff Vaughan, Naveed Maqbul, dan Janne Nevalainen, serta sejumlah pejabat Eselon II terkait.

Tujuan dari workshop ini adalah meningkatkan kemampuan BAPETEN untuk melakukan efektivitas pengawasan terkait aktifitas pemanfaatan energi nuklir dengan mempertimbangkan berbagi informasi dan pengalaman dari negara lain sekaligus memberikan gambaran secara komprehensif tentang beragam pertimbangan, aspek-aspek, isu-isu, dan subyektifitas tentang pengembangan kerangka kerja peraturan nasional yang efektif dan memadai dalam implementasi kebijakan energi nuklir di Indonesia.

Disamping itu, digelarnya workshop ini juga untuk memberikan informasi dan bimbingan pada pendekatan peraturan alternatif yang dapat diikuti oleh BAPETEN sebagai pendatang baru selaku Badan Pengawas;
pertimbangan kunci dalam pemecahan masalah yang relevan dan aspek ketika memutuskan tentang pendekatan dan strategi regulasi yang diambil; proses perizinan PLTN, berikut dengan isu-isu kunci relevan dan tantangan yang harus dipertimbangkan ketika melakukan tugas-tugas pengawasan.

Workshop ini turut mengulas beberapa presentasi dari sejumlah narasumber tidak hanya dari BAPETEN, tetapi juga dari para pakar IAEA. Beberapa paparan tersebut diantaranya tentang
Kerangka Kebijakan di Indonesia, termasuk saat ini masalah atau tantangan yang sesuai dengan topik bahasan yang disampaikan oleh Reno Alamsyah. 

Selain itu juga pemaparan mengenai Pendekatan Peraturan dan Implikasinya disajikan oleh
Naveed Maqbul, Kerangka Kebijakan Inggris,  Organisasi Badan Pengawas dan Proses Perizinan untuk PLTN yang diulas oleh Geoff Vaughan,  serta aplikasi Finland mengenai proses strategi pada pemeriksaan peraturan dan penegakan selama pembangunan dan pengoperasian PLTN. Persyaratan badan pengawas Finlandia yang relevan dan panduannya disajikan oleh  Janne Nevalainen. Informasi lebih lanjut dapat diunduh dari link ini https://drive.google.com/folderview?id=0B7qB0__Own5XUEJhMkZRdVZZd3c&usp=sharing&tid=0B7qB0__Own5XZHh1MkZNYUdMd0U#grid.
imgkonten

Sumber : Humas

BAPETEN Link

mkananmenu_2024-02-26-145126.png
mkananmenu_2021-04-19-125003.png
mkananmenu_2021-04-19-125235.png
mkananmenu_2021-08-25-114254.png
mkananmenu_2024-03-25-135103.png
mkananmenu_2024-05-15-171035.jpeg

Feedback

GPR Kominfo

Video

International Links