Mengingat pentingnya aspek keamanan dalam pemanfaatan iptek nuklir di tanah air, maka BAPETEN berinisiatif menggelar Executive Meeting on Nuclear Security, Rabu (23/10/13) pagi, di Kuta, Bali. Executive Meeting yang mengusung tema “Penerapan Keamanan Nuklir Nasional” ini, diselenggarakan dalam rangka mendukung mewujudkan keamanan nuklir nasional, sebagai wujud kerja sama secara sinergi antara Badan Pengawas dengan para pengguna serta instansi terkait lainnnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Director of Office of Nuclear Security IAEA Khammar Mrabit, Kepala BAPETEN As Natio Lasman, Deputi Perizinan dan Inspeksi Martua Sinaga, sejumlah Pejabat Eselon II, berikut tamu undangan yang berasal dari Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Gegana, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BATAN, BAPPENAS, kalangan akademisi, Instalatir Peralatan Keamanan Nuklir Dalam Negeri, serta pengguna bidang industri dan kesehatan. Acara diawali dengan laporan ketua panitia yang disampaikan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Andajani Muljanti.

Sebelum membuka secara resmi, Kepala BAPETEN dalam sambutannya mengatakan, Executive Meeting ini digunakan sebagai forum untuk berdiskusi dan berbagi informasi membahas tentang masalah-masalah utama, terutama terkait dengan implementasi keamanan nuklir yang telah digulirkan di Indonesia. Kepala BAPETEN menambahkan, isu tentang keamanan nuklir cenderung meningkat, sejak digelarnya Nuclear Security Summit beberapa waktu lalu.

“Pemanfaatan tenaga nuklir sudah digunakan begitu luasnya di tanah air ini, dan untuk pemanfaatan di bidang industri pergerakan sumber radioaktif begitu cepatnya. Pergerakan ini semua harus terus dipantau, karena sesuai dengan regulasi, keberadaan zat radioaktif dimanapun berada harus dibawah kontrol,” ujar Kepala BAPETEN saat memberikan keterangan persnya kepada kalangan media.

Lebih lanjut Kepala BAPETEN mengungkapkan, hal ini tidak hanya untuk kepentingan nasional saja, tetapi juga secara internasional kita dapat mempertanggungjawabkan keberadaan sumber radioaktif tersebut dapat terdeteksi dengan baik.

Sementara itu, pada akhir acara Deputi PI menyatakan, sesuai dengan pernyataan Presiden RI pada Nuclear Security Summit di Seoul, beberapa waktu lalu, bahwa Indonesia berkomitmen terhadap nuclear security di dunia. “Ini berarti kita harus mulai dari Indonesia sendiri,” tegasnya.

Keterlibatan Indonesia dalam nuclear security sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1978 dimana Indonesia mulai meratifikasi non proliferation and treaty melalui UU No. 8 Tahun 1978, dimana tidak diperbolehkan mengembangkan senjata nuklir, kemudian diikuti dengan perjanjian-perjanian internasional lainnya sampai dengan integrated safeguards. “Ini semua adalah perjanjian internasional dan kita meningkatkan diri, yang mau tidak mau kita harus konsisten dengan apa yang telah dilakukan dalam dunia internasional,” ucap Deputi PI.

Sebelum menutup Executive Meeting, Deputi PI tidak lupa menekankan akan pentingnya sumber dan non sumber out of regulatory control dan introduction of dual use untuk damai dan tidak damai. Di sela-sela acara ini juga dilaksanakan peluncuran aplikasi Balis Online untuk pengangkutan Zat Radioaktif ditandai dengan penekanan tombol yang dilakukan langsung oleh Kepala BAPETEN.