Pada kesempatan tersebut, Agus mengatakan, berdasarkan data opini LKKL TA 2013 di lingkungan AKN III, dari 37 kementerian dan lembaga, untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 26 kementerian dan lembaga dengan 59,26%, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berjumlah 9 kementerian dan lembaga atau 33,33%, opini Tidak Wajar (TW) tidak ada, dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sebanyak 2 kementerian dan lembaga sebesar 7,41%.

Dilihat dari banyaknya entitas yang memperoleh opini WTP menunjukan bahwa sebagian besar kementerian dan lembaga bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset dan teknologi, telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian BPK antara lain merekomendasikan kementerian dan lembaga untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal terhadap pengelolaan realisasi belanja sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar kementerian dan lembaga merencanakan dan mengelola kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme yang berlaku. BAPETEN sendiri menjadi salah satu lembaga yang meraih opini WTP dari BPK. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala BAPETEN.