Pojok Pengawasan Nuklir
Info BAPETEN
Berita BAPETEN
Penandatanganan Rencana Tindak Pengendalian SPIP BAPETEN
26 Oktober 2015 | Berita BAPETEN
Sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang difasilitasi oleh BPKP di lingkungan BAPETEN, BAPETEN telah berhasil membuat rencana tindak pengendalian. Tanggal 4 September 2015 yang lalu, telah ditandatangani Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Kesestamaan BAPETEN, kali ini, ditandatangani Rencana Tindak Pengendalian di ...
Baca selengkapnya
Peresmian Sistem Akuntasi Limbah Terpadu (SALT)
26 Oktober 2015 | Berita BAPETEN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif, telah diamanatkan mengenai kewajiban pelaporan rutin oleh penghasil dan pengelola limbah radioaktif kepada BAPETEN. Dalam rangka mewadahi kewajiban tersebut dalam suatu sistem pelaporan terintegrasi berbasis web, Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir (DIIBN) BAPETEN telah mengembangkan Sistem ...
Baca selengkapnya
Raker Kemenristekdikti dengan Komisi VII DPR
22 Oktober 2015 | Berita BAPETEN
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (22/10/15). Raker ini dihadiri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, berikut segenap jajaran Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto, turut hadir dengan didampingi Kepala Biro Perencanaan ...
Baca selengkapnya
Workshop Nuclear Security Culture and Human Reliability Program Overview
22 Oktober 2015 | Berita BAPETEN
BAPETEN bekerjasama dengan United States-Partnership for Nuclear Security (US-PNS) mengadakan Nuclear Security Culture and Human Reliability Program Overview (Lokakarya budaya Keamanan Nuklir dan Tinjauan Program Keandalan Manusia). Acara diselenggarakan pada tanggal 22-23 Oktober 2015, di Jakarta.
Baca selengkapnya
Konsultasi Publik Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
21 Oktober 2015 | Berita BAPETEN
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mengamanatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam proses pembentukan peraturan perundangan Ketenaganukliran. Disamping itu, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyediakan jaminan hak kepada masyarakat dan Stakeholder untuk memberikan masukan baik ...
Baca selengkapnya
