Pojok Pengawasan Nuklir
Info BAPETEN
Berita BAPETEN
Pelatihan Pengenalan Radiasi dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir untuk First Responder Brimob Polda Kalimatan Timur
03 April 2017 | Berita BAPETEN
Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir (DKKN) mengadakan pelatihan Pengenalan Radiasi dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/Radiologi untuk First Responder (FR) Brimob Polda Kalimantan Timur, 29-30 Maret 2017. Pelatihan ini adalah rangkaian kegiatan sebagai penjabaran fungsi Capacity Building dalam I-CoNSEP (Indonesia Center of Excellence ...
Baca selengkapnya
Indonesia Berkomitmen Tinggi terhadap Isu Keselamatan Nuklir
29 Maret 2017 | Berita BAPETEN
Konvensi Keselamatan Nuklir yang diadopsi di Vienna 17 Juni 1994 silam, bertujuan sebagai komitmen dari negara yang belum atau telah mempunyai PLTN, untuk mempertahankan mutu tertinggi dari keselamatan dengan menetapkan standar internasional.
Baca selengkapnya
Amandemen PP No. 29/2008, BAPETEN Rangkul Pemangku Kepentingan di Batam
27 Maret 2017 | Berita BAPETEN
Batam sebagai kota industri menimbulkan banyak tekanan ekonomi yang terjadi dikalangan masyarakat. Melihat iklim investasi berkembang sangat cepat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, terutama kebutuhan akan tenaga kerja yang tinggi di Kota Batam.
Baca selengkapnya
Workshop Penyusunan RUU Pengganti UU Ketenaganukliran
23 Maret 2017 | Berita BAPETEN
Situasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak Undang-Undang Ketenaganukliran diberlakukan selama hampir 20 tahun yang lalu. Masih terdapat aspek dari rangkaian siklus ketenaganukliran yang belum terakomodir secara memadai, mulai dari pengadaan bahan nuklir (termasuk pengadaan dan impor), pertahanan dan keamanan, serta pemanfaatan ...
Baca selengkapnya
Sosialisasi Kelembagaan BAPETEN
23 Maret 2017 | Berita BAPETEN
Dalam rangka pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir, yang saat ini telah banyak dimanfaatkan di Indonesia seperti di bidang industri, kesehatan, pertanian dan lain-lain, BAPETEN sebagai lembaga pemerintah ditugaskan untuk melakukan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir melalui instrumen peraturan, perizinan dan inspeksi sesuai dengan amanat UU No.10 Tahun 1997.
Baca selengkapnya
