Pojok Pengawasan Nuklir
Berita BAPETEN
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kedeputian Pengkajian Keselamatan Nuklir (PKN)
05 April 2021 | Berita BAPETEN
Kedeputian PKN BAPETEN kembali menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2021 pada Senin (5/4) yang dipimpin Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (P2STPFRZR) Taruniyati Handayani selaku ketua Tim RB di Kedeputian PKN.
Baca selengkapnya
BAPETEN Menggelar Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi secara daring
05 April 2021 | Berita BAPETEN
Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif dinyatakan bahwa Pemegang Izin wajib meningkatkan kemampuan personil yang bekerja di fasilitas atau instalasi melalui pendidikan dan pelatihan tentang proteksi dan keselamatan radiasi.
Baca selengkapnya
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Fungsional Tertentu
05 April 2021 | Berita BAPETEN
Sekretaris Utama (Sestama) BAPETEN Sugeng Sumbarjo mengambil sumpah janji jabatan fungsional tertentu (JFT) di lingkungan BAPETEN, Senin (05/04). Acara juga turut disaksikan oleh Deputi Perizinan dan Inspeksi Zainal Arifin dan Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Dahlia Cakrawati Sinaga.
Baca selengkapnya
Webinar Nasional Diagnostic Reference Level (DRL)
31 Maret 2021 | Berita BAPETEN
BAPETEN melalui Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (P2STPFRZR) mengadakan Webinar Nasional Diagnostic Reference Level (DRL) dengan tema “Penetapan DRL Nasional sebagai Upaya Penjaminan Keselamatan Pasien Radiologi” pada Rabu (31/03). Webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam terkait DRL dan manfaatnya.
Baca selengkapnya
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenaganukliran
29 Maret 2021 | Berita BAPETEN
BAPETEN menyelenggarakan rapat koordinasi tindak lanjut peraturan perundang-undangan bidang ketenaganukliran pada Senin (29/3) dalam rangka sinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang ketenaganukliran dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
Baca selengkapnya
