Pada rakornas kali ini BAPETEN mengundang beberapa pemangku kepentingan yang memiliki peran pada keamanan nuklir yaitu Kementerian Pertahanan (Kemhan), Ditjen Bea dan Cukai, Bakamla, BNPT, DPFK-BRIN, Satuan KBR Pas Gegana Brimob Polri, Hubinter Polri, Puslabfor Polri, Kementrian Luar Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Acara dibuka oleh Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi Zainal Arifin yang dalam sambutannya menyampaikan “Radiation Portal Monitor (RPM) dan Radiological Data Monitoring System (RDMS) yang telah terpasang di beberapa tempat merupakan alat yang sangat penting dalam mendeteksi adanya radiasi dalam pemantauan barang-barang yang keluar masuk ke wilayah RI dan pemantauan radiasi di lingkungan.”

Pada kesempatan ini Zainal juga mengingatkan pentingnya pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan kompeten dalam hal keamanan nuklir untuk meningkatkan pengawasan serta menjaga keamanan dan keselamatan dari ancaman bahaya nuklir.

Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir Zulkarnain menyampaikan pemaparan tentang “Potensi Ancaman Bahaya Radiasi dari Sumber Radioaktif yang Disalahgunakan” dan menyampaikan beberapa kejadian di dunia yang berkaitan denngan isu keamanan nuklir nasional seperti isu penyelundupan nuklir dan isu kehilangan sumber radioaktif di luar fasilitas. Selanjutnya juga diuraikan beberapa kegiatan yang dilakukan Bapeten dalam upaya pengawasan keamanan nuklir seperti monitoring keamanan nuklir melalui RPM serta pengamanan nuklir dalam acara akbar G20, KTT ASEAN, dan WWF 10th guna mendukung Pengamanan terhadap VVIP. Bapeten juga memberi dukungan dalam pelatihan kepada personil Front Line Officer (FLO) yang terlibat dalam deteksi dan respon keamanan nuklir untuk meningkatkan kapabilitasnya.

Dalam rapat koordinasi nasional ini juga disampaikan rencana kegiatan tahun 2025 yang akan melibatkan stakeholder keamanan nuklir nasional yaitu kegiatan regional exercise antara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura yang diinisiasi oleh IAEA serta kegiatan IAEA INSServ Mission yang bertujuan untuk menilai penerapan sistem keamanan nuklir nasional.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan rapat koordinasi nasional ini adalah Kasubdit Matfaskes Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan, Suswardana, yang memaparkan materi tentang “Kebijakan Kementerian Pertahanan dalam Pengawasan Keamanan Barang Berbahaya” dan Kasi Kejahatan Lintas Negara III – DJBC, Soma Baskara yang memaparkan “Pengawasan DJBC atas barang terkait nuklir dan radioaktif”.

Dalam materinya, Suswardana dari Kemhan menjelaskan ancaman global yang terjadi di dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya. Pada masa era global saat ini ancaman siber sedang tren dan sangat berpotensi mengancam keamanan di Indonesia terutama jika menyerang instalasi nuklir. Sampai saat ini belum ada peraturan di Kemhan terkait keamanan nuklir, selain itu mitigasi dampak sabotase masih menjadi fokus Kemhan untuk keamanan nuklir. Kemhan juga menyarankan agar Bapeten terus lebih gencar dalam sosialisasi melalui media sosial terkait dampak bahaya radioaktif terhadap masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya radiasi nuklir sehingga seluruh personil yang terlibat dalam keamanan nuklir dan masyarakat menjadi lebih paham.

Soma Baskara dalam kesempatannya memaparkan kegiatan dalam pengawasan ekspor dan impor LARTAS yang mendukung pengawasan Keamanan Nuklir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa contoh yang ditemui oleh DJBC seperti ditemukannya barang LARTAS yang tidak memiliki izin dari Bapeten yaitu Radiografi Industri Sentinel 880, sumber radioaktif Barium yang digunakan peralatan detektor logam, pasir zirkon dan ilminite.

K

Kemudian, materi lain yang disampaikan pada rakornas ini adalah terkait Arsitektur Deteksi Keamanan Nuklir disampaikan oleh Eko Hadiyono Riyadi dari Bapeten.

Dalam diskusi rapat yang dimoderasi oleh Wita Kustiana, diperoleh tanggapan dan masukan positif dari semua peserta rapat terkait rencana kegiatan 2025 serta semua pemangku kepentingan yang hadir juga sepakat untuk menjalin koordinasi dan kolaborasi dalam upaya peningkatan sistem keamanan nuklir nasional yang lebih baik lagi. [DKKN/Firdaus/BHKK/OR]