Dalam sambutannya, Kepala BAPETEN menandaskan bahwa seiring dengan ijin pemanfaatan tenaga nuklir ditanah air yang terus berkembang menjadikan tugas BAPETEN ke depannya bertambah berat. Terlebih dengan banyaknya bencana yang kerap terjadi saat ini mengharuskan BAPETEN lebih waspada dan tidak lengah terhadap kejadian yang dapat berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan pekerja, masyarakat dan lingkungan.

“Keamanan segala sumber radioaktif harus dilakukan sangat ketat serta tidak lupa mempertimbangkan kehati-hatian. Karena BAPETEN harus memastikan bahwa di tanah air ini aman terhadap radiasi nuklir,” katanya. Oleh sebab itu, lanjutnya, peran serta BNPB dalam hal kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana khususnya nuklir sangat signifikan. Rapat koordinasi ini menjadi sangat penting khususnya dalam membangun kerangka koordinasi dan elaborasi kedua lembaga.

Kepala BNPB sebagai narasumber utama juga menegaskan, segala bentuk aktifitas teknologi harus melalui tahapan-tahapan analisis resiko bencana, sama halnya dengan nuklir. “Namun, yang terpenting adalah bagaimana bangsa kita dapat memahami nuklir secara benar,” ujarnya. Sehingga pada gilirannya nanti pemahaman dan cara pandang masyarakat akan nuklir tidak negatif.

“Saat ini kami juga tengah menanti masukan-masukan terkait resiko bencana untuk kemudian tidak saja hanya memberikan upaya-upaya meminimalisir resiko tapi sudah pada usaha bagaimana melakukan pencegahan bencana,” tutur Kepala BNPB. Terkait operasionalisasi segala bentuk penanganan bencana yang menyangkut kedaruratan ataupun respon di banyak daerah yang pernah beliau jumpai, masih diperlukan adanya pembenahan dan peningkatan di berbagai dimensi.

Dalam pertemuan ini pula, Kepala BAPETEN menyerahkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir dan dokumen Organisasi Tanggap Darurat Nuklir Nasional serta plakat dan buku-buku kelembagaan kepada Kepala BNPB.