Ruang lingkup pengawasan terhadap keselamatan pemanfaatan tenaga nuklir, sebagaimana diutarakan oleh Kepala BAPETEN, bukan hanya PLTN saja melainkan juga termasuk semua instalasi nuklir dan fasilitas radiasi yang saat ini beroperasi di Indonesia. Sebagai contoh, saat ini terdapat lebih dari 5000 izin pemanfaatan tenaga nuklir yang dikeluarkan oleh BAPETEN untuk bidang industri dan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan keselamatan nuklir dilakukan melalui 3 pilar pengawasan, yaitu penetapan peraturan, penyelenggaraan perizinan dan pelaksanaan inspeksi.    

Terkait dengan program PLTN, disampaikan oleh Kepala BAPETEN, bahwa BAPETEN sangat concern dan saat ini sedang fokus dengan penguatan infrastruktur pengawasan PLTN tersebut, karena keselamatan PLTN juga merupakan bagian dari tugas dan kewenangan BAPETEN. Lebih lanjut dikatakan, bahwa sampai saat ini belum ada pihak yang mengajukan izin tapak PLTN kepada BAPETEN.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Jepara menyampaikan harapannya terkait dengan penetapan tapak PLTN agar pemerintah pusat segera menetapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) secara nasional. Ini termasuk wilayah yang direncanakan untuk dibangun PLTN, sehingga pemerintah daerah dapat lebih mudah; menetapkan kebijakan daerah, mengacu pada RTRW nasional tersebut.