Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi gelombang pertama tadi, reformasi birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding di bidang politik, ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah telah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Seterusnya berlanjut reformasi gelombang kedua yang bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi sepuluh tahun yang lalu. Dengan harapan pada tahun 2025, Indonesia berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju Negara maju.

Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan yang bertujuan mengurangi penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan efisiensi. Sehingga menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif,proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Reformasi birokrasi perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah dan melakukan terobosan baru yang inovatif. Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah. Semua perubahan birokratik dirancang berdasar grand design reformasi birokrasi. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi merupakan bentuk operasionalisasi yang dilakukan dalam tahapan 5 tahun sekali dengan rencana rinci.

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 ditetapkan dengan Peraturan Presiden,sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara. Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010 – 2025. Pada tingkat mikro, ada beberapa program reformasi birokrasi yang dilaksanakan, antara lain: Program manajemen , perubahan. program penataan peraturan dan program penguatan organisasi.

Untuk mengiplementasikan RB di LPNK, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai lembaga pengawasan memiliki 3 pilar utama yaitu melakukan sistem pengawasan melalui peraturan, perizinan dan inspeksi dimana ketiga sistem tersebut harus dapat dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan tantangan kemajuan pemanfaatan tenaga nuklir. Dalam upaya mengimplementasikan RB BAPETEN telah memiliki sistem manajemen yang telah disahkan oleh Kepala BAPETEN untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal Peraturan, Perizinan dan Inpeksi.

Pemanfaatan tenaga nukir di berbagai bidang Industri dan kesehatan berkembang dengan pesat seiring dengan realisasi pembangunan nasional. Perkembangan tersebut perlu diimbangi pula dengan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir sehingga aspek keselamatan, keamanan dan seifguard dapat terwujud.

Selain penggunaan Zat Radioaktif yang perlu diawasi maka berbagai ancaman zat radioaktif, baik karena alam maupun karena masalah teknologi. Maka sesuai dengan amanat UU No 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran menjadi tugas utama Bapeten. Hal ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir di seluruh Indonesia.

Untuk itu BAPETEN menyelenggarakan acara Peresmian Reformasi Birokrasi (RB) dan Penyerahan Buku Manual Manajemen di lingkungan BAPETEN yang berlangsung di Gedung B Lantai 3 pada Selasa (25/10). Acara ditandai dengan penandatanganan Komitmen Reformasi Birokrasi oleh Kepala BAPETEN, Sestama, Deputi PI dan Deputi PKN dan dilanjutkan dengan Penyerahan Buku Manual Mutu yang secara simbolis diserahkan oleh Kepala BAPETEN As Natio Lasman dan diterima langsung oleh Direktur Perijinan FRZR Sugeng Sumbarjo. Peresmian ini menjadi tonggak pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BAPETEN. Acara yang dihadiri oleh Sekretaris Utama BAPETEN Wawan Suwanda Djajasudarma, Deputi Perijinan dan Inspeksi Martua Sinaga, dan Deputi Pengkajian dan Keselamatan Nuklir Khoirul Huda serta pejabat Eselon 2 dan 3 ini merupakan upaya Reformasi Birokrasi di lingkungan BAPETEN agar lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.