Selain itu, peran serta aktif Indonesia dalam Nuclear Security Summit yang telah diselenggarakan di Washington dan Seoul, Indonesia telah melakukan beragam implementasi dalam mendukung segala aspek keamanan nuklir dunia.

Pada Nuclear Security Summit Ke-2 yang digelar beberapa waktu lalu, telah menghasilkan Komunike bersama negara-negara dalam membangun Keamanan Nuklir Dunia. Salah satu diantaranya memfokuskan pada pentingnya faktor keamanan untuk mencegah material nuklir jatuh ke tangan teroris.

Hal tersebut dikatakan Kepala BAPETEN As Natio Lasman, saat membuka secara resmi Training Course on The Security of Radioactive Source, Senin (30/04/12) pagi, didampingi Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Azhar, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Taruniyati Handayani, serta delegasi dari US-DOE Dan Miller.

Lebih lanjut Kepala BAPETEN mengungkapkan, Indonesia sendiri melalui BAPETEN juga telah menyatakan, mulai 8 Juni 2010, telah diberlakukan sistem keamanan terhadap zat radioaktif dan material nuklir dalam sistem pengawasan BAPETEN, serta pemeriksaan melalui Radiation Portal Monitor yang saat ini diterapkan pada sejumlah pelabuhan yang ada di tanah air.

Guna mendukung program keamanan nuklir dunia yang telah menjadi konsensus bersama, sejak November 2011 kemarin, BAPETEN juga menerapkan Radioactive Source Tracking System. Demi faktor keamanan, seperti yang terdapat pada bidang industri, sistem ini digunakan untuk mengetahui keberadaan sumber radioaktif, dan setiap perpindahannya harus melapor ke BAPETEN.

Pelatihan ini sendiri diselenggarakan BAPETEN bekerjasama dengan Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) – US DOE, sebagai salah satu implementasi program kerjasama antara BAPETEN dan US DOE. Training ini merupakan yang kedua kalinya, dan sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2011 lalu.

Tujuan dilaksanakannya training ini untuk meningkatkan pengetahuan para inspektur, khususnya yang berkaitan dengan keamanan sumber radioaktif, sekaligus mampu melaksanakan inspeksi dalam aspek keamanan berdasarkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.