Kegiatan Konsultasi Publik ini, yang merupakan kegiatan konsultasi publik pertama dalam Tahun Anggaran 2013, membahas Rancangan Amandemen Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pada kesempatan ini juga disampaikan Peraturan Kepala BAPETEN No. 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional.

Dalam Konsultasi Publik ini berkesempatan hadir Kepala Seksi Rumah Sakit Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat, Drg. Marion Siagian, M. Epid. yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat untuk memberikan kata sambutan. Acara Konsultasi Publik dibuka oleh Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, Dr. Khoirul Huda, M.Eng. dan dilanjutkan dengan presentasi mengenai Rancangan Amandemen Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2009 oleh Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Dra. Noviyanti Noor, presentasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Lutfi Setiawan, S.E., M.T., dan presentasi mengenai Peraturan Kepala BAPETEN No. 8 Tahun 2011 oleh Kepala Subdit. Pengaturan Kesehatan, Industri, dan Penelitian, Ishak, M.Si.

Dalam kata sambutannya, Drg. Marion Siagian menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat sangat menyambut baik terselenggaranya kegiatan Konsultasi Publik ini dan merupakan kebanggaan menjadi tuan rumah pada acara Konsultasi Publik ini serta berharap agar para peserta dapat berperan secara aktif dalam konsultasi publik ini sehingga peraturan yang akan didiskusikan mendapat banyak masukan. Drg. Marion Siagian juga menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Propinsi telah secara aktif melakukan monitoring terhadap rumah sakit yang ada di Jawa Barat yang jumlahnya sekitar 270 rumah sakit.

Dr. Khoirul Huda, M.Eng, dalam pidato pembukaan acara konsultasi pubik, menyampaikan bahwa meningkatnya pemanfaatan teknologi nuklir harus diimbangi dengan menjawab tantangan untuk meningkatkan penguasaan terhadap tekonologi itu sendiri sehingga diharapkan kita tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga mampu membuat dan memproduksi sendiri teknologi nuklir terutama dalam bidang kesehatan.Selama ini kita hanya mengimpor dari luar negeri padahal kita memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan sumber daya alam yang memadai.Disamping hal tersebut, tantangan penting lain yang wajib diterapkan adalah tantangan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar berkaitan dengan keselamatan pemanfaatan tenaga nuklir.

Konsultasi Publik berhasil menghimpun berbagai tanggapan dan masukan melalui diskusi dan tanya jawab yang dimoderatori oleh kepala Subdit. Pengaturan Proteksi Radiasi dan Keselamatan Lingkungan, Indra Gunawan, S.H., M.H.

Kegiatan Konsultasi Publik terlaksana dengan baik dan secara resmi ditutup oleh Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Dra. Noviyanti Noor.