Pengembangan Keamanan Nulir tersebut bahkan telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui pernyataannya pada Nuclear Security Summit (NSS) ke II yang digelar di Seoul, Korea Selatan beberapa waktu lalu. Ditegaskan dalam pernyataannya pada Nuclear Security Summit tersebut, bahwa sumber radioaktif dan bahan nuklir merupakan komoditas strategis yang dapat disalahgunakan untuk tujuan bukan damai. Maka sangat diperlukan pengawasan yang sangat ketat, agar tidak jatuh ke tangan yang tidak bertanggungjawab.

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka BAPETEN berinisiatif menggelar Executive Meeting tentang Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Kawasan Berikat, di Ruang Auditorium BAPETEN, Senin (03/12/12) pagi. Acara ini dihadiri Menteri Ristek dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, Kepala BAPETEN As Natio Lasman, berikut sejumlah pejabat eselon I dan II BAPETEN, Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Peraturan dan Penerimaan Kepabeanan Bea dan Cukai Susiwijoyo, serta Ketua Pelaksana Harian Tim INSW yang dijabat oleh Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Eddy Putra.

Dalam sambutannya Kepala BAPETEN mengatakan, Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Kawasan Berikat atau yang lebih singkatnya persetujuan ekspor impor pemanfaatan tenaga nuklir dalam rangka Indonesia National Single Window (INSW) ini memang perlu untuk dilaksanakan. “Tidak hanya dilihat dari faktor keekonomiannya saja, namun lebih jauh lagi adalah upaya untuk mempertinggi kualitas keamanan terhadap lalu-lalangnya berbagai sumber radioaktif dan bahan nuklir yang saat ini banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, industri, dan penelitian,” ujar Kepala BAPETEN.

Pada kesempatan yang sama Menristek mengungkapkan, usaha yang dilakukan BAPETEN untuk mengintegrasikan diri dalam sistem INSW perlu diapresiasi, dan terus untuk dikembangkan pelaksanaannya sehingga benar-benar dapat turut membantu pemerintah dalam mewujudkan perkembangan ekonomi yang berorientasi pada pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. Dengan demikian pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia pada khususnya, dan pelaksanaan INSW pada umumnya, dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada kesempatan ini BAPETEN melakukan launching aplikasi persetujuan BALIS Exim Online kepada para undangan.