Berangkat dari hal tersebut, maka BAPETEN menggelar rapat koordinasi dalam rangka Kajian Teknis untuk Mendukung Efektivitas Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, di Kantor Bapedalda Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (15/03/12) siang, menyusul adanya radioaktivitas alam yang terdapat di daerah Botteng dan Takandaeng.

Acara ini sendiri mengundang sejumlah instansi dan dinas terkait setempat, seperti Bapeda, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kependudukan, dan perwakilan tokoh masyarakat.

Kepala Bapedalda Mamuju Ikbal Syakur, membuka langsung acara tersebut yang dihadiri oleh Wakil Bupati Mamuju Bustamin Bausat, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir (PKN) Khoirul Huda, Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (P2STPFRZR) Yus Rusdian Akhmad, Kepala Bidang Pengkajian Industri dan Penelitian Togap Marpaung, serta Kabag Humas dan Protokol Aries Setyarto.

Dalam kesempatan tersebut, Bustamin mengatakan, Mamuju memiliki banyak potensi dan hasil tambang yang belum terdeteksi di bawah permukaan bumi. Dirinya menambahkan, janganlah kita mempunyai paradigma bahwa radiasi termasuk nuklir, merupakan sesuatu yang mengancam kehidupan kita.

“Namun, bagaimana radiasi yang dianggap membahayakan tersebut, dapat kita balik menjadi potensi yang memberikan pendapatan dan penghasilan bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik,” ujar Bustamin.

Sementara itu, Deputi PKN menjelaskan, tujuan kedatangan BAPETEN adalah melakukan survey dan kajian mengenai radioaktivitas lingkungan di Mamuju. Kendati masih perlu adanya kajian yang lebih dalam lagi, berdasarkan survey yang dilakukan BAPETEN menunjukan bahwa di daerah tertentu seperti Botteng dan Takandaeng, terukur radioaktivitas lingkungannya cukup tinggi.

Meski demikian, Deputi PKN mengharapkan agar masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasanya. “Karena radioaktivitas lingkungan yang alami akan berjalan harmonis dengan manusia, kecuali nantinya ada kegiatan tertentu yang dapat meningkatkan radioaktivitas tersebut dan berpotensi meningkatkan risiko kepada masyarakat,” kata Deputi PKN.

Lebih lanjut Deputi PKN mengungkapkan, langkah-langkah yang akan dilakukan secara bertahap adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang bagaimana mereka harus bersikap. Namun, hal yang terpenting adalah merumuskan kebijakan yang terbaik dan tepat untuk melindungi masyarakat.

Maka dari itu, diperlukan koordinasi komprehensif antara instansi dan dinas terkait. Adanya risiko dan manfaat, dapat kita justifikasi bahwa manfaatnya akan jauh lebih besar daripada risiko yang ada. Dengan demikian, kita tidak perlu takut akan risiko, apabila kita dapat manage sebaik-baiknya dengan meningkatkan manfaat yang ada.

Pada kesempatan yang sama, Kepala P2STPFRZR menyatakan, berdasarkan Pasal 51 dan 52 PP No. 33 Tahun 2007, intervensi terhadap paparan kronik yang berasal dari NORM (Naturally Occuring Radioactive Material) dilaksanakan oleh BAPETEN. Dengan demikian, kajian pelaksanaan intervensi NORM di Mamuju bertujuan untuk menyediakan hasil kajian teknis mengenai kondisi radioaktivitas lingkungan Kabupaten Mamuju, sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pengawasan NORM di Mamuju.

Seusai pemaparan, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Deputi PKN beserta rombongan, sebelumnya melakukan pertemuan dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Mamuju.