Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu indikator dari pencapaian Reformasi Birokrasi (RB) Nasional untuk area perubahan penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan. Tujuan penilaian IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Forum dipimpin oleh Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik BAPETEN, Bapak Indra Gunawan dan dihadiri oleh perwakilan tim verifikator dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, yakni Bapak Pardamean Panjaitan, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama, serta dihadiri Tim Penilai Mandiri IKK BAPETEN 2024. Terdapat 4 populasi kebijakan yang terpilih untuk dinilaikan, antara lain Peraturan BAPETEN (Perba) No. 3 Tahun 2021; Perba 1 Tahun 2022; Perba 4 Tahun 2022; dan Perba 5 Tahun 2022.

Pertemuan ini merekomendasikan beberapa perbaikan terhadap penilaian mandiri IKK yang telah diajukan oleh BAPETEN melalui aplikasi Si-IKK, diantaranya teknis pengisian bukti dukung (evidence) pada formulir self-assessment, kesesuaian antara jawaban dengan pertanyaan yang disampaikan, hingga strategi agar jawaban yang disiapkan bersifat informatif dan membantu proses evaluasi dari tim penilai dari LAN RI.

(Auzan/BHKK/CD)