Pengawasan terhadap tenaga nuklir tidak hanya bisa difokuskan kepada bahan nuklir saja, tetapi juga perlu mencakup teknologi nuklir secara luas, dimulai dari penelitian tentang teknologi nuklir sampai dengan seluruh fasilitas daur bahan nuklir, termasuk peralatan-peralatan yang digunakan. Sistem pengawasan yang menyeluruh ini tentulah bukan suatu pekerjaan yang mudah, oleh karena itu diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi yang kokoh dari instansi-instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka terwujudnya suatu sistem pengawasan eksport – import yang komprehensif terhadap teknologi, bahan, serta peralatan Annex II protokol tambahan. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pengenalan peralatan Annex II protokol tambahan maka BAPETEN mengadakan Diseminasi Pengawasan Eksport-Import Bahan dan Peralatan Annex II di Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2011.

Diseminasi dibuka secara resmi oleh Kepala BAPETEN As Natio Lasman, dengan didampingi Deputi Perizinan dan Inspeksi (PI) Martua Sinaga, dan Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir Dedik Eko Sumargo. Acara ini dihadiri oleh Pengusaha Manufaktur, Eksportir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Perindustrian.

Dalam pembukaan, Kepala BAPETEN menyampaikan bahwa beberapa perjanjian internasional adalah untuk menjaga perdamaian dunia. BAPETEN selaku badan yang memiliki wewenang dalam pengawasan teknologi nuklir di Indonesia mempunyai tugas untuk mengawasi agar tidak ada konversi teknologi untuk maksud non damai, misalnya peralatan atau mesin konvensional tetapi digunakan untuk pembuatan senjata nuklir. Kegiatan eksport peralatan tersebut harus diawasi karena semua kegiatan eksport itu merupakan close circuit, negara yang menerima peralatan dual use akan selalu melaporkan kegiatan eksport – import mereka.

Oleh sebab itu BAPETEN mengharapkan dengan kegiatan diseminasi ini maka Perusahaan yang melakukan eksport agar secara sukarela melaporkan kegiatan eksport – import ke BAPETEN.