Bapeten Gelar Workshop Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Kembali 19 November 2019 | Berita BAPETENPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional untuk pelayanan publik dan pengembangan perekonomian Nasional dan Daerah, sehingga diperlukan pengaturan yg memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah serta pembangunan berkelanjutan.
Terkait dengan hal tersebut guna memberikan pengetahuan, pemahaman dan sinergi yang harmonis antara seluruh stakeholders dalam instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa baik dari sisi pelaksanaannya maupun pengawasannya, selama dua hari ini yakni tanggal 18 dan 19 November 2019, Inspektorat BAPETEN menggelar Workshop Pengawasan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di Jakarta.
Workshop dibuka oleh Kepala BAPETEN, Jazi Eko Istiyanto ini dan dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II Bapeten serta pejabat Bapeten terkait lainnya beserta seluruh APIP Bapeten. Hadir pula pejabat dari LKPP dan BPKP memberikan sambutan dan arahan yaitu Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Ikak Gayuh Patristomo serta Direktur Pengawasan Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Reformasi Birokrasi BPKP, Bambang Utoyo.
Kepala Inspektorat Bapeten, Hery Budi Santoso yang memberikan laporan di awal acara menyampaikan bahwa tujuan workshop untuk memberikan pencerahan agar pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara efisien, ekektif, ekonomis, transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Lebih lanjut Hery mengatakan “disamping perlu pengaturan,pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan pengawasan agar kegiatannya tepat rencana, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, bermanfaat serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”, katanya.
Selanjutnya Kepala Bapeten dalam arahannya menyampaikan bahwa kita perlu mengembangkan teknologi informasi dalam rangka mendukung pengawasan dalm angka meminimalkan terkadinya penyimpangan atau korupsi, “”Buat sistem melalui IT yang tidak memungkinkan terjadinya korupsi, yang softwarenya bisa dikonfigurasikan ulang bila ada peraturan baru” ujarnya
“Idealnya ruang digital Bapeten berupa aplikasi smartphone sehingga memudahkan untuk sosialisasi dan dapat mencatat interaksi dengan pengguna, serta memudahkan untuk survey” tukas Jazi bersemangat tatkala menjelaskan tentang hal ini.
Dalam arahanya Jazi juga menegaskan “ Yang kita lakukan dalam pengadaan barang jangan memitigasi bila terjadi temuan atau kesalahan, akan tetapi kita harus menjaga sebelum terjadi temuan”.
Di hari Pertama dalam Workshop selama dua hari ini, peserta akan diberikan materi tentang SPIP Tematik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pedoman Pengawasan Umum PBJP. Sementara pada hari kedua, akan disampaikan materi tenang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa, Pedoamn Audit Pengadaan Barang/Jasa, Pedoman Reviu Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Pedoman Pengawasan lainnya tentang Pengadaan Barang/Jasa Peemrintah. Narasumber tentu saja berasal dari BPKP dan LPP sesuai bidang keahliannya.
Dalam workshop ini juga dilakukan penandatanganan Laporan Rencana Tindak SPIP oleh Kepala Unit Kerja yang disaksikan oleh Kepala Satuan Kerjanya (Eselon 1).
Melalui kegiatan workshop ini semakin meneguhkan komitmen pimpinan Bapeten dalam meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Bapeten serta menerapkan SPIP dalam rangaka mengurangi risiko proses pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya di lingkungan Bapeten (bhkk/sup/sp/bams)